Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB TOKO BUKU TERHADAP KERUSAKAN DAN BERKURANGNYA NILAI MANFAAT SUATU BARANG KONSINYASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENYIKSAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ANTI PENYIKSAAN (CONVENTION AGAINST TORTURE) (Suatu Studi Kasus di Kantor Kepolisian Wilayah Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLA PENAWARAN MENU MAKANAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA RESTAURAN SIAP SAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELEMEN-ELEMEN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mencegah dan Menaggulangi Timbulnya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Intenasional Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM YANG DILAKUKAN KEPALA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS KEDAULATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN RAKYAT TIBET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONOGINI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUMAN SHIELD DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL : TINDAKAN TENTARA ISRAEL DALAM OPERATION DEFENSIVE SHIELD DAN OPERATION DETERMINED PATH DI WILAYAH PENDUDUKAN PALESTINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK SIPIL ATAS KESEHATAN DAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT IMC TEKNO INDONESIA YG DIRUMAHKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 ENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENGIDAP HIV/AIDS ATAU ODHA DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT PADA SAAT PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DARI PEKERJAAN TERBURUK MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 182 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MENURUT KONVENSI PEKERJA MIGRAN TAHUN 1990 DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI IV JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 SERTA UU NO. 3 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWBAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Keikutsertaan Indonesia Pada The International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR-1966) Sebagai Upaya Peningkatan Pelaksanaan Hak Azasi Manusia di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG BADAN HUKUM ASING TERHADAP SAHAM BANK NASIONAL DITINJAU DARI PBI NO.8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BILATERAL IMMUNITY AGREEMENTs (BIAs) DAN HUBUNGANNYA DENGAN STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA NASABAH KSU SEJAHTERA BERSAMA DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. TAKAFUL UMUM CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANTISIPASI PELAKSANAAN HAK-HAK PARTISIPASI NEGARA TIDAK BERPARTAI DAN NEGARA YANG SECARA GEOGRAFIS TIDAK BERUNTUNG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL MELALUI PRODUCTION SHARING CONTRACT DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 09/KPPU-M/2012 TENTANG KETERLAMBATAN PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/DESAIN INDUSTRI/2009 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI TEMPAT BEDAK DUA KAMAR OPAL ANTARA A HUI DENGAN ASAI HARUM MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap hukum positif Indonesia mengenai perbuatan perdagangan manusia (trafficking in persons) di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 03/KPPU-I/2002 TENTANG TENDER PENJUALAN SAHAM DAN OBLIGASI (CONVERTIBLE BONDS PT. HOLDIKO PERKASA DAN CONVERTIBLE BONDS BPPN) PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog