Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 621/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr Mengenai Keabsahan Perjanjian Novasi dari Perjanjian Jual Beli Menjadi Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGIKATAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA GANTI RUGI DALAM KECELAKAAN KERJA DI SELASAR TOWER II GEDUNG BEI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP IZIN INDUSTRI KULIT DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab; korporasi transnasional dalam pelanggaran berat HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS DALAM KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PEJABAT BORDER FORCE AUSTRALIA TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BLU-RAY CINAVIA SEBAGAI SARANA KONTROL TEKNOLOGI TERHADAP PENGGANDAAN OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUDUHAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ISAELI DEFENSE FORCES (IDF) DI JALUR GAZA BERDASARKAN LAPORAN UN FACT FINDING MISSION TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HASSAN NASRALLAH SEBAGAI PEMIMPIN HEZBOLLAH DALAM AKSI KEKERASAN BERSENJATA ISRAEL TERHADAP LEBANON BERDASARKAN PRINSIP PROPOSIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENANAMAN MODAL SWASTA DALAM SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM DI INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PELAKSANAAN LAYANAN NASABAH PRIMA SEBAGAI PRODUK JASA BANK DENGAN KEISTIMEWAAN TERTENTU BAGI NASABAHNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI PRINSIP UTAMA DALAM KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENERIMA DAN MELINDUNGI PENGUNGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAAN TERITORIAL NEGARA DAN PENERAPANNYA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM NUKLIR IRAN BERDASARKAN TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON (NPT) 1968 DAN RESOLUSI-RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES PERADILAN ATAS PELANGGARAN TERHADAP KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH SADDAM HUSSEIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPIONASE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATE TERRORISM DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DIHUBUNGKAN DENGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1373 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM WILAYAH TEPI BARAT, JALUR GAZA, DAN JERUSALEM TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TALAK DAN AKIBAT HUKUM TALAK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS DRAGAN NIKOLIC v. THE PROSECUTOR (APPEAL CHAMBER OF ICTY, IT-94-2-AR73, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING LEGALITY OF ARREST, 2003) DIKAITKAN DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNATIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO:1952.K/PDT/2001 TENTANG WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TIM PEMBERESAN BUN-BBO (BPPN) TERHADAP PT. SURYANANDAR NUSANTARA DAN PRAMANA ALOEI DALAM HAL SITA EKSKUTORIAL PREMATUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN UNITED COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CALIFORNIA NO. 01-17424 D.C. NO. CV-00-21275-JF, 2006 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN SUATU NEGARA TERHADAP TINDAKAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI RWANDA OLEH OMAR SERUSHAGO BERDASARKAN PUTUSAAN INTERNASIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA ICTR NO. ICTR-98-39-S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR FARMER YUGOSLAVIA (ICTY) NO. IT-94-1 ATAS DUSKO TADIC MENGENAI KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG HUKUM LAUT INTERNASIONAL ATAS KASUS NO. 5/1999 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN SECARA CEPAT KAPAL CAMOUCO (PANAMA Vs. PRANCIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PENERAPAN DARI KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN BAGI KEJAHATANN GENOSIDA (GENOCIDDE CONVENTION 1948) ANTARA BOSNIA DAN HERZEGOVINAMELAWAN SERBIA DAN MONTENEGRO TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS AIR ( THE RIGHT TO WATER) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI AHLI PBB ATAS PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HEZBOLLAH DI LEBANON DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SERANGAN MILITER PASUKAN KOALISI (NATO) DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 DAN NO. 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PENUNTUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DALAM KASUS NO. IT-02-54 DENGAN TERDAKWA SLOBODAN MILOSEVIC MENGENAI DAKWAAN GENOSIDA DI BOSNIA HERZEGOVINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP GUGATAN GEORGIA KEPADA RUSIA DI MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG PELANGGARAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (12 AGUSTUS 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog