Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019 (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung)

Novie Indrawati Sagita - Rahman Mulyawan - RISMAN WIDIANTO 170410160046

Detail Cantuman XML Detail Cite

Atmosfer Bumi Makin Panas

Risman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Pekerja Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Desa pada Program Desa Wisata Budaya di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur

Apep Risman 170310120003 - Budhi Wibawa - M.Fedryansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAHAN

ARIEF RISMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

DIcky Risman, S.H., M.H - Tedy Suryadi - Zainal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

Dicky Risman, SH.,MH - Dr. Not. Herlien SH - Yuliana Septihono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Agus Kusnadi, S.H., M.H - Hardi Prasetia Risman - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PROSES PERIJINAN

Dr. H. Imammulhadi, S.H.,M.H. - DR. Supraba Sekarwati, S.H.,CN. - Firman Dwi Prasetia Risman

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Aef Setiawan - Dicky Risman, SH., MH. - Tarsisius Murwaji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Dicki Risman - Prof. Dr. Bagir Manan , S.H., MCL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

Dicky Risman - Hj. Tenne Rustini W, S.H., M.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Niken E.P. Rosady - Santi Hapsari Dewi Adhikencana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan terhadap penayangan program televisi yang mengandung kekerasan dalam kerangka UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Kitab Undang-undang hukum pidana

Dicky Risman, SH., MH - Dudi Salahudin - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, BM.SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dicky Risman, S.H.,M.H. - H. Amiruddn A. Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Lucky Fadillah Perdhana

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN MENURUT PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO. 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KEC

Ahmad Abdul Gani - Dicky Risman, S.H.,M.H. - Tarsisius Muwardji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK PERIZINAN PENGELOLAAN PENGAMBILAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGE

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Johan - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BADAN POM SEBAGAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dicky Risman, S.H.,M.H. - Meta Ristya Lumban Gaol

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Fadjar Rizky Y - Fatmie Utarie, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pornografi dalam perfilman Indonesia sebagai usaha untuk menarik penonton dalam kajian KUHP jo. UU no. 8 tahun 1992 ttg Perfilman

Dicky Risman, SH., MH - Lianawati - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, BM.SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

Bayudhia Lail Zabury - Dicky Risman, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/TUN/2000 TENTANG KASUS PT TIMOR PUTRA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN PAKSA PAJAK

Dewi Kania S., SH., MH. - Dicky Risman, SH., MH. - Rinaldi Asbarinsyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019 (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung)

Atmosfer Bumi Makin Panas

Peran Pekerja Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Desa pada Program Desa Wisata Budaya di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur

PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAHAN

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PROSES PERIJINAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tinjauan terhadap penayangan program televisi yang mengandung kekerasan dalam kerangka UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Kitab Undang-undang hukum pidana

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN MENURUT PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO. 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KEC

ASPEK PERIZINAN PENGELOLAAN PENGAMBILAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGE

BADAN POM SEBAGAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

EKSISTENSI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pornografi dalam perfilman Indonesia sebagai usaha untuk menarik penonton dalam kajian KUHP jo. UU no. 8 tahun 1992 ttg Perfilman

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/TUN/2000 TENTANG KASUS PT TIMOR PUTRA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN PAKSA PAJAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi