Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB Arb. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Sharani Kemala Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DR. HJ. RIKA RATNA PERMATA,S.H.,M.H - PRITA AMALIA,S.H.,M.H - Siti Julaeha

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN RENTAL RIGHT GAME ORIGINAL (ASLI) YANG DIGUNAKAN PADA BISNIS RENTAL GAME DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA

Halley Rasta Anggoro - Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Huala Adolf, S.H.,LL.M. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Yossy Oktavianty

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN PRINSIP PENDUDUKAN EFEKTIF (EFFECTIVE OCCUPATION) DALAM PEROLEHAN KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - SATRIA NUGRAHA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN ANGKLUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DARI KOMERSIALISASI PIHAK ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Budi Her Utomo - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.H. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JINGLE RADIO SIARAN LOKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KEGIATAN RADIO SIARAN JARINGAN

Danrivanto Budhijanto, S.H.,L.LM. - Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Valiant Budi Yoga

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN KARYA LUKISAN YANG TERJADI DI MUSEUM BARLI DAN GRIYA SENI POPO ISKANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Angga Campaka - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH.,LL.M - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - ERIC KURNIA PUTRA - Prita Amalia, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN MERUBAH WARNA TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERDASARKAN UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK KHUSUS

Gilang Ramadhan H - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Helena Felicea - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN CUKAI PRODUK REKAMAN DAN PELAKSANAAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM KERANGKA TRIPs

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Isti Indriyani Aisyah - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU TAK BISSAKAH" (CIPTAAN ARIEL) OLEH PENYANYI INDIA (KAY KAY) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL"PAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PE

R.A. Gusman Catur Siswadi, S.H.,LL.M. - Rezna Pasa Revuludin - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Aloysius Hardy - Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Leonardy Putra Negara Siregar - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Henri Agi Wibawa Manurung - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) SEBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL BARU DALAM MENGATUR PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HKI DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

AURORA ESTERLIA SIAGIAN - Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Prita Amalia, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 2002

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Dr. Idris, S.H.,M.A. - FANNY JENIFER

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - RENDY ILYANDY

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PERINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN RENTAL RIGHT GAME ORIGINAL (ASLI) YANG DIGUNAKAN PADA BISNIS RENTAL GAME DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN PRINSIP PENDUDUKAN EFEKTIF (EFFECTIVE OCCUPATION) DALAM PEROLEHAN KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA

PERLINDUNGAN ANGKLUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DARI KOMERSIALISASI PIHAK ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JINGLE RADIO SIARAN LOKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KEGIATAN RADIO SIARAN JARINGAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN KARYA LUKISAN YANG TERJADI DI MUSEUM BARLI DAN GRIYA SENI POPO ISKANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

TINDAKAN MERUBAH WARNA TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERDASARKAN UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK KHUSUS

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN CUKAI PRODUK REKAMAN DAN PELAKSANAAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM KERANGKA TRIPs

UPAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU TAK BISSAKAH" (CIPTAAN ARIEL) OLEH PENYANYI INDIA (KAY KAY) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL"PAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PE

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

URGENSI ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) SEBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL BARU DALAM MENGATUR PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HKI DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

URGENSI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 2002

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi