Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DAN KAITANYA DENGAN PERSETUJUAN TRIPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYERANGAN KAPAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL(STUDI KASUS PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAN PENYELENGGARA JASA BULLETIN BOARD SYSTEM ATAS KEGIATAN PENGGUGAHAN PROGRAM KOMPUTER BERPEMILIK KEDALAM BULLETIN BOARD SYSTEM YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR BULETIN BOARD SYSTEM DAN PENGGUNA JASA LAYANANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The settlement of border disputes between thailand and cambodia based on international law and its implication for asean

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM GEGE LUIGGI SELAKU PIHAK ARRANGER TERHADAP ADINDA ADI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA SEBUAH ARANSEMEN LAGU TANPA HAK UNTUK TINDAKAN KOMERSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DANIEL SAHULEKA TERHADAP SONY MUSIC INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LARS MIKAEL THORDEN TERHADAP PT. SUPERDRY INDONESIA ATAS ALAT PENGERING KONTAINER YANG DISEMPURNAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPs AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NAGASWARA SELAKU PRODUSER REKAMAN SUARA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DIILAKUKAN OLEH KARAOKE INUL VIZTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA MEREK DAGANG DALAM TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP KASUS ANTARA YAHOO INC. VS KUDUNYAHOO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEROBOSAN SISTEM KEAMANAN KARTU SIM PADA MODEM OPERATOR INTERNET BOLT! SUPER 4G LTE UNTUK DIOPERASIKAN DENGAN KARTU SIM OPERATOR LAIN DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAKUAN PEMERINTAH TRANSISI IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC SEALANES PASSAGE) BAGI KAPAL-KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC WATERS) INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KONFLIK PENERAPAN PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL BERURUTAN (SUCCESSIVE TREATIES) YANG MENGATUR POKOK MATERI SAMA DAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LINTAS BATAS TRADISIONAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA DALAM PENANGANAN MASALAH PERBATASAN BERDASARKAN BASIC AGREEMET 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRIPS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN GRUP MUSIK GIGI YANG BERJUDUL YA YA YA" SEBAGAI BACKSOUND ATAU SOUNDTRACK FILM TOILET 105 YANG DIPRODUKSI OLEH MULTIVISION PICTURE DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF GRUP MUSIK GIGI DITINJAU BERDASRKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG"ENGGU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN CIPTAAN KOMIK NABURO IRUKA OUSAMA OLEH SALOMON GRUP YANG MENYERUPAI CIPTAAN KOMIK NARUTO KARYA MASASHI KISHIMOTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RINGTONE PONSEL MELALUI KOMPUTER BERDASARKAN UNDNG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN RENTAL RIGHT GAME ORIGINAL (ASLI) YANG DIGUNAKAN PADA BISNIS RENTAL GAME DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRINSIP PENDUDUKAN EFEKTIF (EFFECTIVE OCCUPATION) DALAM PEROLEHAN KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANGKLUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DARI KOMERSIALISASI PIHAK ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JINGLE RADIO SIARAN LOKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KEGIATAN RADIO SIARAN JARINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN KARYA LUKISAN YANG TERJADI DI MUSEUM BARLI DAN GRIYA SENI POPO ISKANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MERUBAH WARNA TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERDASARKAN UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK KHUSUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBAJAKAN KASET DAN VCD DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN CUKAI PRODUK REKAMAN DAN PELAKSANAAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM KERANGKA TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU TAK BISSAKAH" (CIPTAAN ARIEL) OLEH PENYANYI INDIA (KAY KAY) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL"PAYA HUKUM ANG DAPAT DILAKUKAN GRUP MUSIK PETERPAN ATAS PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. NOBEL CARPETS TERHADAP PENDAFTARAN SUATU PUBLIC DOMAIN DALAM INDUSTRI SEJADAH DI INDONESIA YANG BERUPA MOTIF PILAR DAN MOTIF MASJID OLEH PT. UNIVERSAL CARPET AND RUGS MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) SEBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL BARU DALAM MENGATUR PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HKI DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog