Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP KONSUMEN DENGAN MASUKNYA MAKANAN IMPOR DARI NEGARA CINA TANPA SERTIFIKASI HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DILUSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG YANG DILAKUKAN PIHAK LAIN TERHADAP MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM DARI AYAHNYA YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG KEMBALI MENGANUT AGAMA ASALNYA DALAM KAWIN KONTRAK YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN HAJI MEMPERGUNAKAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN UNDANG-UNDANG HAJI DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)""TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP GADAI EMAS SYARIÆAH OLEH PT PERSERO PEGADAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ANTARA PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN CV.ANDIN FURNITURE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN HAK OPSI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT YANG MEMBERIKAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI GANTI RUGI (TA'WIDH) TERHADAP KERUGIAN YANG AKAN TERJADI KARENA ADANYA PELUANG YANG HILANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI YANG SAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 1074/Pdt.G/2004/PA/Bdg

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN REKONPENSI BERUPA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NO. 1613/Pdt.G/2004/CMI DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI AGREEMENT ESTABLISHING THE SLMAIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR DARI ORGANISASI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DLAAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN UTANG KEPADA AHLI WARIS TERHADAP UTANG PINJAMAN KREDIT PADA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG KAWIN MUHALLIL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMR 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKAKURASIAN VOLUME GAS DI DALAM TABUNG ELPIJI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DALAM BENTUK SMS PADA LAYANAN PENYEDIA JASA TELEPON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog