Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA BERGILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN NADZIR YANG MENYEWAKAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAMDIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN PEGAWAI SWASTA OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP HAK HAK WANITA DIBIDANG POLITIK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DLM PERSPEKTIF HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU PARTAI POLITIK NO 2 THN 2011 DAN UU PEMILU NO 8 THN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KASUS AHLI WARIS NON MUSLIM YANG MENDAPATKAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51.K/AG/1999)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423 K/AG/2009 MENGENAI PUTUSAN NEBIS IN IDEM ATAS GUGATAN HAK PEMELIHARAAN ANAK ANTARA NI MADE LIANA DEFIANTI DENGAN PERY PERYADI AKIBAT PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD) BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI PERJANJIAN BAKU DALAM PENYAMBUNGAN LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI POLA SYARIAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TH 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA FITUR TELEPON RUMAH YANG DIPASANG SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perlindungan terhadap konsumen kredit pemilikan rumah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/c) MELALUI PRINSIP PEMBIAYAAN AL WAKALAH BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN LIBOR SEBAGAI NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 91/DSNMUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BANK MANDIRI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENRAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MENURUT HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Perbankan Syariah Yang Berkeadilan Dalam Kerangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN UTANG YANG DISALURKAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA NASABAH PENGUSAHA SEKTOR USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM USAHANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM HAL HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP, RUU KUHP 2004-2005 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KHULUK DALAM HAL TIDAK ADANYA IWALDH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO,OR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Pengembangan Bank Syariah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI POLA KEMITRAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU No. 7 TAHN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA DISFUNGSI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERNIKAHAN YANG DINIKAHKAN OLEH SEORANG WALI MUHAKKAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG NAMA AYAHNYA TIDAK TERCANTUM DALAM AKTA KELAHITRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 24 THN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM BAGI ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI IBU PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog