Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMR 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKAKURASIAN VOLUME GAS DI DALAM TABUNG ELPIJI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DALAM BENTUK SMS PADA LAYANAN PENYEDIA JASA TELEPON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM JASA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN MISKIN DII RSUD KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pangan Olahan Tidak Halal Yang Berlabel Halal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG PETUNJUK PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI HAJI (TA'MIN HAJJ) MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS AKURASI PENGGUNAAN ALAT UKUR JENIS POMPA BENSIN DI WILAYAH JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA SHIFT MALAM PADA PT. PANDATEX MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain atas merek terdaftar yang tidak digunakan (non use) dalam kerangka UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI SAAT DIBERLAKUKANNYA TARIF BATAS ATAS (CEILING TARIFF) DAN TARIF BATAS BAWAH ( FLOOR TARIFF) PADA PERIODE LEBARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KEDIT BANK MANDIRI TERHADAP BEBAN BUNGA YANG DITERAPKAN OLEH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU SIMPATI ATAS PAKET LAYANAN OPERA MINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL SEBAGAI DISTRIBUTOR DALAM MEMASARKAN PRODUK YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH DALAM BENTUK BAKU OLEH PRIME PARK RESIDANCE SIDOARJO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PLASTIK BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAINAN CINA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA BERGILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA DISFUNGSI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERNIKAHAN YANG DINIKAHKAN OLEH SEORANG WALI MUHAKKAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG NAMA AYAHNYA TIDAK TERCANTUM DALAM AKTA KELAHITRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 24 THN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM BAGI ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI IBU PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WAKAF SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK GADAI SYARIAH BANK BRI DALAM HAL TERJADI PELELANGAN TERHADAP BARANG GADAI DIKAITKAN DENGAN PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUKM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN PENGGANTIAN KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KOMERSIALISASI DO'A DIDASARKAN DARI SYARIAT ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAI PENYELESEIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI STAATSBLAD 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog