Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 295 K/AG/2000 TERHADAP KASUS PERCERAIAN YANG MENUNTUT NAFKAH MADLIYAH ANTARA ANY MARSUDI BIN HARJO SUWITO DENGAN SUNANTI BINTI MAWARDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT PST TENTANG KASUS TUAN RIDWAN SUMANTRI MELAWAN PT LION MENTARI AIRLINES TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG CACAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 527/PDT.P/2009/PN. BGR MENGENAI PENETAPAN YANG MENOLAK PENCATATAN CALON PASANGAN PENGANTIN YANG BERBEDA AGAMA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38.K/AG/1997/PTA.JAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI YANG MEMILIKI DUA ISTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR:354 K/AG/1998 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA GADAI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PERUM PEGADAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PSIKOLOGIS YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OBLIGASI SYARIAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2008 TTG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UU NO. 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP HAK ATAS TANAH YG DIBERIKAN MELALUI WASIAT MENURUT HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Dihubungkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH DAN UPAYA PENYELESAIAN AKIBAT KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH INGKAR JANJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP KONSUMEN DENGAN MASUKNYA MAKANAN IMPOR DARI NEGARA CINA TANPA SERTIFIKASI HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DILUSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG YANG DILAKUKAN PIHAK LAIN TERHADAP MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM DARI AYAHNYA YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG KEMBALI MENGANUT AGAMA ASALNYA DALAM KAWIN KONTRAK YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN HAJI MEMPERGUNAKAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN UNDANG-UNDANG HAJI DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)""TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP GADAI EMAS SYARIÆAH OLEH PT PERSERO PEGADAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ANTARA PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN CV.ANDIN FURNITURE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah Dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN HAK OPSI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog