Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Pengantar Filsafat Hukum

Ira Thania Rasidi - Lili Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Ira Thania Rasidi - Lili Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Lili Rasjidi - Liza Sonia Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kapita Selekta Hukum : Tinjauan kritis atas perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia

Rasjidi, Lili; Salman, Otje; at all

Detail Cantuman XML Detail Cite

DASAR-DASAR FILSAFAT DAN TEORI HUKUM

Rasjidi, Lili - Rasjidi, Liza Sonia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-dasar filsafat dan terori hukum

Rasjidi, Lili; Ira Thania Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-dasar filsafat hukum

Rasjidi, Lili

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengantar Filsafat Hukum

Rasjidi, H. Lili dan Ira Thania Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi - Rasjidi, Lili; Ira Thania Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum sebagai suatu Sistem

Rasjidi, H. Lili dan I.B. Wyasa Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum sebagai suatu Sistem

Rasjidi, Lili ; I. B. Wyasa Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Sebagai Suatu Sistem

Rasjidi, Lili ; I. B. Wyasa Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aan Burhanuddin - Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, S.H, - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos, LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Danny Hamdani - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Model Penalaran Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Penyidikan Dihubungkan Dengan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS - Zulkarnein Koto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Berdasarkan International Labour Standard)

Fauzan - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., C.N.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Nuryati Solapari - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

Eddy Sarwanto - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Richie Mukhriardy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Peradilan Pajak Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Tiasim Nung Syamsyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Sherly M. Imam Slamet

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Pengaturan Persaingan Usaha Pada Industri Multimedia Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian di Indonesia

Bagus Wahyudiono - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan puteri-puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan di Kadhaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Fatmi Utarie Nasution, SH.,MH - Maria Riris Kusriyati - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Hak Kreditur Konkuren Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit Terhadap Hak Istimewa Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Zulfahmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M - Tommy Graha Putra - Yani Pujiwati, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum perdata terhadap pengalihan piutang atas nama (cessie) dalam perkara perjanjian kredit antara PT Timor Putera Nasional dan PT Bank Mandiri, (Persero), Tbk

Arnelli Darwita - Etty Mulyati, SH., MH. - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum terhadap akta perdamaian pada perkara pertanahan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan hukum adat Minangkabau

Aryeni - Dr.H. Tata Fathurrohman, SH.,MH - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa bisnis di Indonesia

H. Ade Firmansyah - Hj. Sinta Dewi, SH.,LL.M - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar penetapan ahli waris ditinjau dari UU no. 3 tahun 2006 ttg perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 ttg Peradilan agama

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Novie Aprianti - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Atang Iriawan - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Sri Walny Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Josia Koni - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Pengantar Filsafat Hukum

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Kapita Selekta Hukum : Tinjauan kritis atas perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia

DASAR-DASAR FILSAFAT DAN TEORI HUKUM

Dasar-dasar filsafat dan terori hukum

Dasar-dasar filsafat hukum

Pengantar Filsafat Hukum

Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum

Hukum sebagai suatu Sistem

Hukum sebagai suatu Sistem

Hukum Sebagai Suatu Sistem

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Model Penalaran Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Penyidikan Dihubungkan Dengan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Berdasarkan International Labour Standard)

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

Kajian Atas Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia.

Kajian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Peradilan Pajak Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia.

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Kebijakan Pengaturan Persaingan Usaha Pada Industri Multimedia Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian di Indonesia

Kedudukan puteri-puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan di Kadhaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Perlindungan Hukum Hak Kreditur Konkuren Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit Terhadap Hak Istimewa Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Analisis hukum perdata terhadap pengalihan piutang atas nama (cessie) dalam perkara perjanjian kredit antara PT Timor Putera Nasional dan PT Bank Mandiri, (Persero), Tbk

Analisis hukum terhadap akta perdamaian pada perkara pertanahan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan hukum adat Minangkabau

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa bisnis di Indonesia

Aspek hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar penetapan ahli waris ditinjau dari UU no. 3 tahun 2006 ttg perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 ttg Peradilan agama

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi