Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Prevalensi Stunting di Kota Bandung Tahun 2023

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Anak Di Dunia Siber Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Unda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN KARYA CIPTA SENI INSTALASI MILIK SENIMAN ASING ATAS TINDAKAN PENIRUAN YANG DILAKUKAN OLEH RABBIT TOWN INDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAPPENJUALAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI ONLINEMARKETPLACEBERDASARKANUU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKJo UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK UNPAD DALAM SENGKETA KARYA BATIK PADA DESAIN TOGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DANUNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET) VISA DAN MASTERCARD DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT URBAN POOR CONSORTIUM (UPC) TERHADAP AGREEMENT BETWEEN WFP AND UPC FOR THE IMPLEMENTATION OF OPSM-WFP OPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP RICE TEC INC. MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PATEN BASMATI RICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30/1999 Dikaitkan Dengan Putusan Arbitrase Yang Bersifat Final dan Mengikat Serta Asas Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PLAGIARISME TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI, DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA N0. 19 TAHUN 2002 DAN KONVENSI BERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Dalam Kerangka Harmonisasi Prinsip-Prinsip Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Dan Kepentingan Nasional Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendorong Inovasi Dan Meningkatkan Daya Saing Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Bisnis Konspiratif Dalam Perdagangan Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FIRST TO FILE DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 757 K/PDT/1989 Tanggal 14 Mei 1992 Mengenai Perkara Merek Terkenal Aqua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN NATIONAL ARBITRATION FORUM NOMOR KLAIM Fa017000098415 3 OKTOBER 2001 MENGENAI SENGKETA NAMA DOMAIN ANTARA CHANNEL 5 BOADCASTING LTD DAN PT PANCAWANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Royalti atas penggunaan karya cipta rekaman suara sound recording atas lagu di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Indsutri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO dan Hukum Yang Hidup di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Berdasarkan Pemilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO Dan Hukum Yang Hidup Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS : PUTUSAN NATIONAL ARBATRATION FORUM (USA) NOMOR FA0301000140654 TANGGAL 25 FEBRUARI 2003 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN (HP-INVENT.INFO) ANTARA HEWLETT-PACKARD COMPANY V. FRED MUDALER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS JOHNSON V. JONES (UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT ELECTRONIC CITATION : 1998 FED APP. 0221P (6th CiR.) FILE NAME : 98a0221p.06 Nos.96 1580/1657.) MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG ARSITEKTUR DIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL MUSTIKA RATU DARI TINDAKAN CYBERQUATTING YANG DILAKUKAN OLEH TJANDRA SUGIONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM DISTRICT OF COLUMBIA NO. 98-1232(TPJ) DALAM PERKARA AMERIKA SERIKAT MELAWAN MICROSOFT CORP. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 641/K/Pdt/1993 TANGGAL 27 JUNI 1996 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT PT YOUNG INDONESIA TEXTILE INDUSTRIES Ltd. Vs.. INDIAN OVERSEAS BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 046.K/N/HAKI/2003 MENGENAI SENGKETA HAK PATEN GENTENG METAL ATAP RUMAH ANTARA MULTI ROOF VS SUGI ROOF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 273 PK/PDT/1992, TANGGAL 20 JANUARI 1998 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS MEREK TERKENAL DALAM PERKARA ANTARA ASICS CORPORATION DAN LIONG HIAN FA SERTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN cq.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 256.Pdt.G/2004/PN.BDG TANGGAL 8 NOVEMBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN KODE AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) YANG DILAKUKAN OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 419/PDT.G/1996/PT DKI MENGENAI PERKARA PATEN SEDERHANA LIST PROFIL BERBENTUK JAMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PRELIMINARY INJUCTION NO. C 04-03284 JSW PADA PENGADILAN DISTRIK CALIFORNIA, AMERIKA SERIKAT ANTARA ALACRITECH, INC MELAWAN MICROSOFT, CORP MENGENAI PELANGGARAN PATEN AMERIKA SERIKAT NO. 6.697.868

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 027 K/N/HAKI/2003, TANGGAL 12 DESEMBER 2003 TENTANG PERKARA MEREK TERKENAL SUNSWEET & DEVICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 3253 K/PDT/1990 TANGGAL 30 NOVEMBER 1993 TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN GUARANTEE YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KALUSUS CHOICE OF LAW HUKUM REPUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 306/PDT.G/1999/PN.JAK-PUS TENTANG PELANGGARAN PEMAKAIAN MEREK ASING LYSOL DI INDONESIA (RECKITT & COLMANN Inc. VS PT BETA INTI PRATAMA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST TENTANG PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERUPA PENGINSTALAN MICROSOFT SOFTWARE TANPA IJIN ATAU LISENSI MICROSOFT CORPORATION OLEH PT HM COMPUTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.451/PDT.G/PN JAKARTA PUSAT TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2000 MENGENAI TUNTUTAN PEMBATALAN MEREK DAGANG OLEH NEW BALANCE ATHLETIK SHOE INC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NOMOR 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PENGHAPUSAN MEREK SINKO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN TRIPs-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 81/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 4 JUNI 2009 TENTANG PENGHAPUSAN MEREK NASHUA ANTARA AGUSTINUS TONG VS NASHUA CORPORATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog