Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN STATUS KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA PENJUALAN DGN SISTEM PENITIPAN PRODUK DIHUBUNGKAN DGN BUKU III KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT PEGAWAI BUKAN PENERIMA UPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGELUARAN ZAKAT PERUSAHAAN DITINJAU DARI SUMBER DANA DAN IMPLEMENTASINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK CROSS BORDER ACQUISITION TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKAD TABARRU ASURANSI JIWA PRULINK SYARIAH MENURUT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 21/DSN-MUI/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES BERPERKARA PERDATA SECARA PRODEO DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG รป UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG รป UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DANA ZAKAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKUISISI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA TRANSPORTASI BUS KOTA PATAS AC DI WILAYAH DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT JO PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRESTASI DR PERJANNIAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM BERUPA SUCCES FEE YG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN DLM PERKARA KEPAILITAN DI TINJAU DR UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HKM METODE PRIVATISASI BADAN USAHAM MILIK NEGARA ( BUMN) ANTARA METODE INTIAL PUBLIC (IPO) DGN METODE STRATEGIC SALES DITINJAU DR PER UU YG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PINDAD (Persero) BANDUNG SELAKU BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN BAWANG PUTIH UNTUK MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI TYING AGREEMENT DALAM KASUS PERJANJIAN TERTUTUP TERHADAP PENYEWAAN LAHAN PELABUHAN DENGAN KLAUSUL WAJIB BONGKAR MUAT OLEH PT PELINDO II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA INDRAMAYU NOMOR: 086/PDT.P/2012/PA.IM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-L/2009 TENTANG LELANG JASA-JASA KEBERSIHAN DI DURI-DUMAI DAN RUMBAI-MINAS DI LINGKUNGAN PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 09/KPPU-M/2012 TENTANG KETERLAMBATAN PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1038/K/PDT.SUS/2010 TENTANG TINDAKAN KURATOR DALAM MENOLAK TAGIHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN INDUK ANTARA CHUAN SOOT HUAT INDUSTRIAL GROUP LTD DENGAN ROYANDI HAIKAL, S.h.,m.h SELAKU KURATOR PT. CEMERLANG SELARAS WO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2 K/PDT/2011 Mengenai Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Terkait Pembuktian Berupa Proses Pidana Terlebih Dahulu Dihubungkan Dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 383.K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI HAK MEREK DAGANG BARANG DAN JASA YANG TERDAFTAR ANTARA RUMAH MAKAN รดSEDERHANA BINTAROรถ DENGAN รดGRAND SEDERHANA BINTAROรถ DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG NO. 200/PDT.SUS-PHI/2014/PN/BDG TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HAK MENGENAI MUTASI DAN DEMOSI TERHADAP SERIKAT PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG NO : 43/PDT/G/2008/PN BDG TENTANG AKTA KUASA MENJUAL / MELEPASKAN HAK DAN ALAT BUKTI PHOTO COPY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013/PK/N/HaKI/2006 MENGENAI SENGKETA HAK MEREK CAP KELINCI ANTARA CV. KURNIA ABADI MELAWAN PT. INAX INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 081PK/PDT.SUS/2009 MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SINAR LAUT ABADI ANTARA MINARDI AMINNUDIN KURNADI VERSUS WARTONO FACHRUDIN KURNARDI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP UNSUR ''DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PERUSAHAAN TERBATAS PERSERO"NALISIS TERHADAP UNSUR ''DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRIMINATISI TARIF LISTRIK SEKTOR INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN GADAI SAHAM YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG TIDAK ADA BATAS WAKTU PELUNASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROFESSIONAL LIABILITY OLEH DIREKTUR DALAM PERUSAHAAN JASA TOUR AND TRAVEL DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK TEKSTIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAAN TERHADAP PELAKSANAAN STANDAR MUTU PRODUK DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM UNDNAG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN YAYASAN PANTI ASUHAN YANG DIKELOLA OLEH NEGARA DAN YAYASAN PANTI ASUHAN YANG DIKELOLA OLEH SWASTA DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YATIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DLM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog