Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKAD ANTAR PARA PIHAK DALAM BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN DITINJAU DARI KAJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PEMBUATAN PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN JADI DENGAN NOTA PEMBELIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU - L/ 2015 TENTANG DUG AAN PELANGGARAN PENGUASAAN PASAR DAN POSISI DOMINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN KERJASAMA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. PADA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL CILEUNYI -­‐ SUMEDANG -­‐ DAWUAN (CISUMDAWU) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 20 15 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DAN PEMEGANG LISENSI SIARAN OLAHRAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN PADA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) YANG TIDAK DICATATKAN DAN DILAPORKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK KARENA ADANYA KEKELIRUAN PELAKSANAAN TRANSFER DANA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.196K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2012 MENGENAI PEMBATALAN MEREK ôSINAR LAUTö DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.15 TAHUN 2001 DAN PP NO.23 TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 890K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WHITE HORSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS INVESTASI BERBENTUK PATUNGAN USAHA DAN ASET OLEH YUSUF MANSUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PENGADILAN MEGERI KELAS I A BANDUNG NO. 17/PDT/G/2005/PN.BDG. TANGAL 21 MARET 2005 MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA RUDHY MUSTAFA MOKOBBOMBANG (PENGGUGAT) MELAWAN ERWIN GULTOM (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN SAHAM PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (BLITZMEGAPLEX) KEPADA INVESTOR ASING MELALUI KONVERSI UTANG YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/INITIAL PUBLIC OFFERING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP TRANSAKSI SHORT SELLING MENURUT PERATURAN BURSA EFEK NO II-H DAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO V.D.6 DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG MODEL MODEL KERJA SAMA LINKGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 03/PER/M.KUKM/III/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM LINKAGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI MEREK DR MEREK YG BIBATALKAN BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM HAL PERUBAHAN BENTUK DAN NILAI JAMINAN YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DALAM TERJADINYA PENGHAPUSAN PENCATATAN SECARA SUKARELA (VOLUNTARY DELISTING) PADA PELAKSANAAN GO PRIVATE DITINJAU DARI HUKUM PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT TINDAKAN PERUSAHAAN SEKURITAS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IZIN DARI INVESTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 93k/Pdt.Sus/2013 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG BOLT & NUTT + LUKISAN ANTARA NURCAHYO WAKSITO WIJOYO MELAWAN RAYMOND LIMITED DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 384K/PDT.SUS-PHI/2013 TENTANG PEMENUHAN HAK PEKERJA YG MENGALAMI PEMUTUSAN HAK PEKERJA YG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH YAYASAN TARUNA BAKTI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA ANTARA PEMERINTAH DKI JAKARTA DENGAN PALYJA DAN AETRA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) MENUJU LIBERALISASI SEKTOR TPT DALAM WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 MENGENAI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog