Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H. - YANTI SUPRIYANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Fauzi Budi Wahyudianto - Mei Susanto, S.H., M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dr. Indra Perwira,S.H.,M.H. - Gemma Noor Febryana - Rahayu Prasetianingsih,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Ali Abdurahman - Rahayu Prasetianingsih - Wendi Triana

Detail Cantuman XML Detail Cite

UANG PENGGANTI/SUBSIDIAIR DI DALAM PERKARA GANTI RUGI BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI

Elvira Ardhyanti - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H. - VICKY VERONIKA ARUAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

DR INDRA PERWIRA SH MH - RAHAYU PRASETIANINGSIH SH MH - RIRIN OLIVIA S

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Hernadi Affandi , S.H.,LL.M - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Saydin Syuhur Isa

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING (ALIH DAYA)

Anjani Pangastuti - Dr. H. Agus Mulya Karsono, S.H., M.H - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Ezra Halleluyah Awang - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Anisa Widyasari - Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D. - Rahayu Prasetianingsih, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Hj. Kartikasari, S.H., M.H. - KHAIRI SYUYA M - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H. - Rosjidi Ranggaawidjadja, S.H., M.H. - VIONA WIJAYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Indra Perwira, S.H.,M.H. - M. Imaduddin - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ali Abdurahman, SH., MH. - Rahayu Prasetianingsih - Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Putri Kharisma - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL RESTRAINT PADA KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H. - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Wicaksana Dramanda

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Anggy Akhmad Perdani - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

UANG PENGGANTI/SUBSIDIAIR DI DALAM PERKARA GANTI RUGI BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING (ALIH DAYA)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL RESTRAINT PADA KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi