Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN DALAM HAL ADANYA PERBEDAAN AGAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANGKEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI PEMANFAAT MEDIA VIDEOTELECONFRENCE MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH USIA PERPKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT DI KEC. KADUPANDAK KAB. CIANJUR SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM HAL ORANG TUA MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UPACARA GUSANA TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI KAMPUNG CIKANDANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT,HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DIPASUNG ORANGTUANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP POLA PENAWARAN PRODUK DENGAN HADIAH DARI PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ATAS WARIS DENGAN ADANYA WASIAT DITINJAU DARI KUH PERDATA (KASUS SURAT WASIAT SUZANNA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN PT BANK INDONESIA RAYA, Tbk. YANG TERKENA LIKUIDASI UNTUK MEMPEROLEH PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERI WARALABA ATAS TINDAKAN PENERIMA WARALABA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEREK DAGANG PEMBERI WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA UNTUK ALAT BUKTI OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TH 1999 TTG FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEMBERSIH BAK PENAMPUNGAN LIMBAH TEKSTIL YANG TERINFEKSI PENYAKIT AKIBAT KERJA, DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON HAK MILIK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA YANG DISENGKETAKAN DI KEC. AGRABINTA, KAB. CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) YANG DITEMPATKAN DI PT TELKOM OLEH PT SANDHY PUTRA MAKMUR BERDASARKAN SISTEM OUTSOURCING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA SITUS GANOOL TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN AKSES UNDUH FILM YANG DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN MEDIS SEHINGGA MENYABABKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 304 JO 306 (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ASPEK PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DARI SUATU PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN SECARA KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN ALAT-ALAT PENGEBORAN OLEH P.T. CONOCOPHILLIPS INDONESIA TERHADAP P.T. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG WANITA YANG DILAHIRKAN DI LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAKU USAHA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) DI PERUSAHAAN ôXö DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA PADA PELAKSANAAN OUTSOURCING DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVISI REGIONAL II JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI PT. TANABE INDONESIA SEBAGAI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK RETENSI TERHADAP DEBITUR DALAM BIDANG INDUSTRI PERHOTELAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA LAHIR BAGI ANAK QNI KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog