Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 432.K/TUN/2001 TANGGAL 29 MEI 2002 MENGENAI PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK JJ. WINTER MELON TEA" MILIK PT. SARI INCOFOOD CORPORATION OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI C.Q. DIREKTORAT MEREK D"TUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1349 K/PID/2001 MENGENAI TUDUHAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAKN DALAM HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN KEPERCAYAAN ANTARA PAUL BANUARA MELAWAN IMAN PERMADI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511 K/PDT/2001 TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TUNTUTAN UANG PESANGON YANG DIAJUKAN OLEH TENAGA KERJA ASING (TKA) DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI PT. ALFA SEIRA TERHADAP PENGHENTIAN SEPIHAK DARI PERTAMINA TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BORONGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA NASABAH KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO TERHADAP PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO YANG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT ATPK Resources Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI PT. PLN (PERSEROA0 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI JO. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN YANG DIMUAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DENGAN SERIKAT PEKERJA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN TENTANG PENGUPAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HAL ADANYA WASIAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG PEWARISNYA (SUAMI-ISTRI) MENINGGAL DUNIA BERSAMAAN DALAM SEBUAH KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ISAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BONUS PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN PT BADAK NGL BONTANG KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERKELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan terhadap prosedur perolehan dan eksekusi kredit angsuran sistem gadai (Krasida) dibandingkan dengan gadai biasa pada Perum Pegadaian dihubungkan dengan vendu reglementStb 1908 no. 189 dan vendu instructie Stb 1908 No. 190 Jo. PP No. 10

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENINGGAL DUNIA AKUBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA TERHADAP PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADI SUGIARTO UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH BERDASARKAN HIBAH YANG TELAH DIJUAL OLEH WALINYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NYOMAN GUNARSA ATAS PENGGUNAAN LUKISAN PALSU DALAM CELLINI DESIGNED & INTERIOR TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN DALAM HAL ADANYA PERBEDAAN AGAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANGKEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI PEMANFAAT MEDIA VIDEOTELECONFRENCE MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH USIA PERPKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT DI KEC. KADUPANDAK KAB. CIANJUR SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM HAL ORANG TUA MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UPACARA GUSANA TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI KAMPUNG CIKANDANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT,HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DIPASUNG ORANGTUANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog