Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Irfan Rinaldi Arif - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

INTEGRASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DI SEKITARNYA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Kalisha Audina Damril - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Deden Suryo Raharjo - Lastuti Abubakar - Togi Adi Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR, KECAMATAN JALAKSANA, KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Agus Mulya Karsona - Deden Suryo Raharjo - Mesas Sinaga

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Deden Suryo Raharjo - Novia Faradella - Tarsisius Murwadji

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Deden Suryo Raharjo - Janti Surjanti - Widitya Setiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Deden Suryo Raharjo - Indah Arianti - Tarsisius Murwadji

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA - Deden Suryo Raharjo, S.H., M.H. - Faiq Irfan Rofii

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - REFCHA AURORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Deden Suryo Raharjo, S.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Triadi Surya Iqbal

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Agung Raharjo - Ali Abdurahman, S.H., M.H - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

DEDEN SURYO RAHARJO SH MH - DR AGUS KUSNADI SH MH - GIRI SAJATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP DALAM HAL PEMBERIAN BUNGA TIDAK WAJAR PADA PENYERTAAN MODAL ANGGOTA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN

Aam Suryamah, S.H., M.H. - Jatmiko Pujo Raharjo - Sridewi Anggraeni, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rengga Aditya Tudikromo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

INTEGRASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DI SEKITARNYA

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP DALAM HAL PEMBERIAN BUNGA TIDAK WAJAR PADA PENYERTAAN MODAL ANGGOTA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi