Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

SANKSI EKONOMI TERHADAP LIBYA DALAM KASUS LOCKERBIE MENURUT PIAGAM PBB DAN KONVENSI MONTREAL 1971

H. Atip Latifulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Olsen Peranto - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS DAN FUNGSI AICHR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN PIAGAM ASEAN 2007 DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - MARIZKA FIDIA PUTRI - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM NGOs (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

BLANDINA R.V.A. PELLA - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

FEBBY CHAIDIR AKBAR JUSUF - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN UNI EROPA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA YANG BUKAN ANGGOTANYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - Novrizal Aji - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS KANTOR PAPUA MERDEKA DI OXFORD INGGRIS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - R. RACHMAT HARRY SAPUTRA - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS) DALAM PENGATURAN PENCARI SUAKA REGIONAL DI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Rachminawati, S.H., M.A. - RISKI ARISTA S

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENEGAKAN KONVENSI CEDAW DI AFGHANISTAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

CARINE SITUMORANG - H. Atip Latpulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H.,LL.M.,Ph.D - NITA HARINI UTAMI - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - DEBBY SANDRA PURBA - Rachminawati, S.H., M.A

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dimas Yureza Kartiko - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A> - YUANITA LESTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., MH - R. ANDROU MAHAVIRA R.S.P. - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABRAHAM MANGGALA PUTRA PARDEDE - Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Nisa Silmi - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Adam Putrayansya - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - MARCIA KRISTIANTO - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI DAN EFEKTIVITAS SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON (STL) DALAM KERANGKA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - FAQIH RUSYDAN - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

SANKSI EKONOMI TERHADAP LIBYA DALAM KASUS LOCKERBIE MENURUT PIAGAM PBB DAN KONVENSI MONTREAL 1971

STATUS DAN FUNGSI AICHR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN PIAGAM ASEAN 2007 DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

STATUS HUKUM NGOs (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

KEWENANGAN UNI EROPA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA YANG BUKAN ANGGOTANYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

LEGALITAS KANTOR PAPUA MERDEKA DI OXFORD INGGRIS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS) DALAM PENGATURAN PENCARI SUAKA REGIONAL DI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

STUDI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENEGAKAN KONVENSI CEDAW DI AFGHANISTAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

URGENSI DAN EFEKTIVITAS SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON (STL) DALAM KERANGKA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi