Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia

Rahman, Hasanuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengantar Hukum Indonesia

Arief Rahman - Mualifah - Zaeni Asyhadie

Detail Cantuman XML Detail Cite

CONTRACT DRAFTING : SERI KETERAMPILAN MERANCANG KONTRAK BISNIS

Rahman, Hasanuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN KAMAR HOTEL UNTUK JEMAAH UMRAH ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DENGAN PENGUSAHA HOTEL ARAB SAUDI BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H - FAKHRI AULIA RAHMAN - Nun Harrieti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tegakkan Hukum Gunakan Hukum

Nitibaskara, Ronny Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dr. Isis Ikhwansyah S.H., M.H., C.N - Rizal Aulia Rahman - Srid ewi Anggraeni W S.H., M.H., C.N

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengantar Ilmu Hukum

Asyhadie, Zaeni - Rahman, Arief

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di indonesia

Rahman, Hasanuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG.2610 K/PDT/1988, TANGGAL 29 JULI 1993 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA TANAH ANTARA DIBA ALIAS MBOK SARIYEM DENGAN TIO KIM HIAN DI KOTA ANYAR, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - Kilkoda Agus Saleh, SH., MH. - Zaini Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 08/PID. B/2013/PN-GS TENTANG ADVOKAT YANG MEMOHON AGAR KLIEN DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

ADITYA RAHMAN HAKIM - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 16/22/01/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI PT KIA SERPIS MAS

Atje, SH - H. Achmad Samsudin, SH. - R. Mohamad Noor Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Betty Rubiati, SH. - Buyung Marzuki Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Feisha Rahman - Rahayu Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Fauzi Rahman - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Edi Rahman - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., lT.Law. - Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H - TEDI RAHMAN WIRAJAYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WAKAF SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dr.Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hamdan Arif Rahman - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENCHARTER KAPAL DAN PEMILIK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER WAKTU ATAS TINDAKAN NAHKODA DIKAITKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Bobby Noer Rahman - Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H. - Nun Harrieti, S.H.,M.H. - SAYYID MUHAMMAD IQBAL RAHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN NARAPIDANA YANG DIGANTIKAN OLEH ORANG LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMIDANAAN

ANITA RAHMAN - H. AgusTakariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LLM. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - RAHMAN AMIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANYA DI INDONESIA

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Maret Priyanta, S.H.,M.H. - Riza Fauzi Rahman Hakim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Muhammad Rahman Yustiadi Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - DADAN RAHMAN SENJAYA - Dr. Supraba Sekarwati, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTAR PADA PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H. - Evy Hybridawati, S.H.,M.H. - RASJUN ABDUL RAHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia

CONTRACT DRAFTING : SERI KETERAMPILAN MERANCANG KONTRAK BISNIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN KAMAR HOTEL UNTUK JEMAAH UMRAH ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DENGAN PENGUSAHA HOTEL ARAB SAUDI BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Tegakkan Hukum Gunakan Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pengantar Ilmu Hukum

Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di indonesia

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG.2610 K/PDT/1988, TANGGAL 29 JULI 1993 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA TANAH ANTARA DIBA ALIAS MBOK SARIYEM DENGAN TIO KIM HIAN DI KOTA ANYAR, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 08/PID. B/2013/PN-GS TENTANG ADVOKAT YANG MEMOHON AGAR KLIEN DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 16/22/01/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI PT KIA SERPIS MAS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WAKAF SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENCHARTER KAPAL DAN PEMILIK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER WAKTU ATAS TINDAKAN NAHKODA DIKAITKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN NARAPIDANA YANG DIGANTIKAN OLEH ORANG LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMIDANAAN

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANYA DI INDONESIA

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERAN MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTAR PADA PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi