Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Davina Oktivana, S.H., M.H. - Khairunnisa Andira - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Devina Oktivana, S.H., M.H. - NAUFAL FIANDA DIRGANTARA - R.A Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI PENERAPAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURETO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREFORTED AND UNREGULATED FISHING 2009 DI INDONESIA

CENDRA DUTA PATRIA - DAVINA OKTIVANA,S.H., M.H. - R.A GUSMAN CATUR SISWANDI, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) TERKAIT PASAL 9 OSPAR CONVENTION TANGGAL 2 JULI 2003 TENTANG KASUS MOX PLANT ANTARA INGGRIS VS IRLANDIA

Davina Oktivana, S.H., M.H. - R.A Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - RIKO ADITYO NUGROHO

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENCAMARAN LINKUNGAN DI LAUT TIMOR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM NASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - R.A. GUSMAN CATUR SISWANDI, S.H.,LL.M., PH.D. - SERGIUS SAHAT PUTRA UTAMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 1988 DIKAITKAN DENGAN KASUS PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SOMALIA

Andy Pratomo - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCEMARAN LAUT OLEH SPESIES ASING (ALIEN SPECIES) SEBAGAI AKIBAT PEMBUANGAN AIR BALAS (BALLAST WATER) KAPAL LAUT DAN PERATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA

Dyah Nalini K - Prof.Dr.Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

Dr.Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Madiha Dzakiyyah Chairunnisa - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Fajar Bestari - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETAHANAN PANGAN TERKAIT TINDAKAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

AULIA ROHAYATI RAHMANIAH - Davina Oktivana, S.H., M.H. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMULIAAN TANAMAN BERBASIS PENGETAHUAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UPOV CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Muhamad Amirulloh, S.H. - Muhammad Citra Latif - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DALAM HAL PENGUNGKAPAN RAHASIA PERUSAHAAN KEPADA PIHAK LAIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Oktarianna Zoraya H - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT MUSIK ANGKLUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN DI FORUM WORLD INTELLECTUAL PROPRTY ORGANIZATION

Dea Paramita - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Kiki Chrisnawaty Dewi - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGGUNAAN PROSES REKAYASA DIGITAL ATAS KARYA FOTOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA

Moch. Hardianto - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BENTUK KERJA SAMA DI LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI LAUT TIONGKOK SELATAN, LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR

Davina Oktivana, S.H., M.H. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. - TITI JURI YANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Bhaakti Yuwanda - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Fandi Achmad - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB. Arb. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

CLARA IGNATIA TOBING - Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Aulia Ulfah - Idris, S.H.,MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Anggie Andhini Pertiwi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN TENTANG AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYADI INDONESIA

Akbar Tajri - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - WINA FEBRINA H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) : ANALISIS TERHADAP SENGKETA REKLAMASI PANTAI ANTARA SINGAPURA DAN MALAYSIA DI PULAU TEKONG DAN TUAS VIEW

Adhiaksa Taruna - Prof.Dr.Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

URGENSI PENERAPAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURETO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREFORTED AND UNREGULATED FISHING 2009 DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) TERKAIT PASAL 9 OSPAR CONVENTION TANGGAL 2 JULI 2003 TENTANG KASUS MOX PLANT ANTARA INGGRIS VS IRLANDIA

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENCAMARAN LINKUNGAN DI LAUT TIMOR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM NASIONAL

PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 1988 DIKAITKAN DENGAN KASUS PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SOMALIA

PENCEMARAN LAUT OLEH SPESIES ASING (ALIEN SPECIES) SEBAGAI AKIBAT PEMBUANGAN AIR BALAS (BALLAST WATER) KAPAL LAUT DAN PERATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

KETAHANAN PANGAN TERKAIT TINDAKAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMULIAAN TANAMAN BERBASIS PENGETAHUAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UPOV CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DALAM HAL PENGUNGKAPAN RAHASIA PERUSAHAAN KEPADA PIHAK LAIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT MUSIK ANGKLUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN DI FORUM WORLD INTELLECTUAL PROPRTY ORGANIZATION

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGGUNAAN PROSES REKAYASA DIGITAL ATAS KARYA FOTOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA

BENTUK KERJA SAMA DI LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI LAUT TIONGKOK SELATAN, LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

PENGATURAN TENTANG AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYADI INDONESIA

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) : ANALISIS TERHADAP SENGKETA REKLAMASI PANTAI ANTARA SINGAPURA DAN MALAYSIA DI PULAU TEKONG DAN TUAS VIEW

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi