Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA APOTEK RAKYAT TERHADAP INFORMASI TENTANG OBAT DIKAITKA N DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN bidang telekomunikasi (PT. Indosat, Tbk) dalam perspektif UU no. 19 tahun 2003 ttg Badan Usaha milik Negara dan regulasi persaingan usaha bidang telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 757 K/PDT/1989 Tanggal 14 Mei 1992 Mengenai Perkara Merek Terkenal Aqua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RELEVANSI PELAKSANAAN MASTER SETTLEMENT OF ACQUISITION AGREEMENT (MSAA) ANTARA BPPN DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DENGAN TEORI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/KPPU-L/2001 TENTANG PENUNJUIKAN REKANAN ASURADUR DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3759 K/PDT/1988 TANGGAL 28 AGUSTUS 1995 MENGENAI SENGKETA MEREK LOTTO" ANTARAA NEWK PLUS FOUR FAR EAST (PTE) LTD. DAN HADI DARSONO"TUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3759 K/PD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2856 K/ PDT/1994 TANGGAL 27 APRIL 1999 MENGENAI PERKARA MEREK DAGANG WIJSMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/KPPU-I/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN P[ERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017 K/N/2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH BADAN PENYEHATA PERBANKAN NASIONAL NASIONAL (BPPN) TERHADAP PT OMETRACO CORPORATION, TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 151/PDT/G/2002/PN BDG BERKENAAN DENGAN WANPRESTASI OLEH P WAHANA LANCAR GEMILANG SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DIDAFTARKAN DAN DIUMUMKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan kurator memohon pembatalan tindakan debitor yang merugikan harta pailit ke pengadilan niaga dalam perkara PK MA No. 012/PK/N/2000 dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Asuransi Unit Link Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi Dan Dana Investasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA GADAI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PERUM PEGADAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PERKARA MEREK G.A. MODEFINE S.A. MELAWAN IRAWAN GUNAWAN TENTANG PELANGGARAN MEREK DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GGC) DI PT (PERSERO) INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PT INTI) DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan hukum persaingan pada praktik penawaran tender pengadaan pipa PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat ditinjau dari UU No. 5 tahun 1999 ttg larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak se

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KOMPERATIF TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DAN TATACARA MERGER DALAM UU PT, UU PERBANKAN DAN UU PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu analisis asuransi dan perlindungan konsumen tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan angkutan udara terhadap penumpang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu Tinjauan Mengenai PT BII Selaku Bank Kustodian Yang Mentelenggarakan Kegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Efek Dalam Kaitannya Dengan Pasar Modal Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN SUATU PERSEROAN TERBATAS PADA PERKARA PERMOHONAN PAILIT ANTARA THE HONGKONG CHINESE BANK MELAWAN PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN MANAJER INVESTASI DALAM PENGELOLAAN REKSADANA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Karena Informasi Yang menyesatkan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Electronic Commerce) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEO JUNATAN ATAS KASUS KECELAKAAN TERKURUNGNYA ISTRI LEO JUNATAN DI MOBIL BMW SERI 3181A/E46 TAHUN 2000 TERHADAP PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DAN PT BMW INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi perubahan anggaran dasar Yayasan berdasarkan UU no. 28 tahun 2004 ttg perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 ttg yayasan terhadap harta kekayaan yayasan berupa tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kegiatan usaha PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk)sebagai holding companyperusahaan telekomunikasi berdasarkan UU no. 5 thn 1999 ttg Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta UU no. 36 thn 1999 ttg Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan indukperusahaan dan akibatnya bagi kemandirian anak perusahaan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pelanggan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluruh GSM Telkomsel di tinjau dari kitab UU hukum Perdata UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengguna air minum isi ulang dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA DALAM PERKARA GUGATAN HEINRICH STOLZ GMBH & CO. KG. TERHADAP SUBAGIO BUDIJONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kebijakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sehubungan Dengan Penyertaan Modalnya Pada PT Pintex Sebagai Perusahaan PMA Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian Joint Venture

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN PERJANJIAN KEAGENAN PASCA KEPAILITAN PIHAK PRINSIPAL DALAM KASUS KEPAILITAN PT. METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELABELAN HALAL DR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DLM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DIKAITKAN DGN UU NO 33 THN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Delisting Terhadap PT Initex Dalam Penjualan Saham Melalui Bursa Efek Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI SAHAM INDOSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Debitur dan Bank Selaku Kreditur Setelah Terjadi Penghapusbukuan Dihubungkan Dengan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKUISISI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DOMAIN (DOMAIN NAME) DENGAN ITIKAD BURUK (CYBERSQUATTING) DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK MERGER YANG DILAKUKAN OLEH 5 BANK SWASTA (BANK UNIVERSAL,BANK BALI, BANK PRIMA EXPRESS, BANK PATRIOT DAN BANK ARTAMEDIA) DIHUBUNGKAN DRNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGONTROL PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 2/9/PBI/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB LEAD MANAGER BANK DALAM HAL TERJADINYA KEGAGALAN PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum perseroan dan hukum pasar modal terhadap penawaran umum perdana PT Perdana Karya Perkasa Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek yuridis pembelian kembali (buyback) saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dari para pemegang saham untuk restrukturisasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek pendirian anak perusahaan PT PLN (Persero) dalam praktik bisnis ketenagalistrikan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Turidis Transakai Efek Tanpa Warkat (Scripless Trading) di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Kaitannya Dengan Pemindahan Hak Atas Saham

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog