Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kegiatan usaha PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk)sebagai holding companyperusahaan telekomunikasi berdasarkan UU no. 5 thn 1999 ttg Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta UU no. 36 thn 1999 ttg Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan indukperusahaan dan akibatnya bagi kemandirian anak perusahaan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUKSI MINUMAN YANG TIDAK JUJUR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pelanggan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluruh GSM Telkomsel di tinjau dari kitab UU hukum Perdata UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI DALAM GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PENURUNAN NILAI SAHAM AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERSAMA HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HYPERMARKET GIANT ATAS PENYALAHGUNAAN PEMASARAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI OLEH PIHAK SUPLIER DIHUBUNGKAN DENGAN KEAGENAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DITINJAU DARI UU NO. 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN PERAN LPS SEBAGAI PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBEKUAN REKENING PERUSAHAAN EFEK OLEH KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET-BACKED SECURITIES) DALAM KEPAILITAN ORIGINATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengguna air minum isi ulang dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA DALAM PERKARA GUGATAN HEINRICH STOLZ GMBH & CO. KG. TERHADAP SUBAGIO BUDIJONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR OLEH KREDITOR PESERTA SINDIKASI KREDIT DLM KAJIAN HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI KETERLIBATAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SECURITY SERVICE DI PT. THAMES PAM JAYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS DALAM PENYALAHGUNAAN DANA INVESTOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENERBITAN REKSA DANA FIKTIF DI BANK GLOBAL INTERNASIONAL (tBK) MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III JAWA BARAT DAN BANTEN TERHADAP PELANGGAN ATAS KETERLAMBATAN PENYELESEIAN GANGGUAN TELEPON BERDASARKAN KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAKUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KLAUSULA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DALAM PELAYANAN JASA DAN PAKET PROMO TELKOM INDHOME DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kebijakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sehubungan Dengan Penyertaan Modalnya Pada PT Pintex Sebagai Perusahaan PMA Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian Joint Venture

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ASOSIASI PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN PERJANJIAN KEAGENAN PASCA KEPAILITAN PIHAK PRINSIPAL DALAM KASUS KEPAILITAN PT. METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN ASET NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELABELAN HALAL DR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DLM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DIKAITKAN DGN UU NO 33 THN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. DALAM RANGKA EKSPANSI USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PADA TRANSAKSI DI BURSA BERJANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog