Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA APOTEK RAKYAT TERHADAP INFORMASI TENTANG OBAT DIKAITKA N DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK ASURANSI JIWA UNIT-LINK SEBAGAI SARANA INVESTASI DALAM BENTUK REKSA DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 560/PDT.SUS/2012 TENTANG PERJANJIAN ASURANSI JIWA TANPA MENYERTAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PT. AVRIST ASSURANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LAYANAN APOTEK ONLINE DIKAITKAN DENGAN TANGGUGN JAWAB APOTEKER BERDASARKAN UU NO. 23 TH 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PERKARA MEREK G.A. MODEFINE S.A. MELAWAN IRAWAN GUNAWAN TENTANG PELANGGARAN MEREK DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA GUNA KEPENTINGAN TERTANGGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu Tinjauan Mengenai PT BII Selaku Bank Kustodian Yang Mentelenggarakan Kegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Efek Dalam Kaitannya Dengan Pasar Modal Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN BERUPA PERNYATAAN BERLEBIH (OVERSTATEMENT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN MANAJER INVESTASI DALAM PENGELOLAAN REKSADANA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Karena Informasi Yang menyesatkan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Electronic Commerce) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena informasi yang menyesatkan dalam perdangangan secara elektronik (electronic commerce) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pelanggan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluruh GSM Telkomsel di tinjau dari kitab UU hukum Perdata UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III JAWA BARAT DAN BANTEN TERHADAP PELANGGAN ATAS KETERLAMBATAN PENYELESEIAN GANGGUAN TELEPON BERDASARKAN KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAKUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELABELAN HALAL DR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DLM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DIKAITKAN DGN UU NO 33 THN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. DALAM RANGKA EKSPANSI USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI SAHAM INDOSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL (PROFESIONAL LIABILITY) TENAGA KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENERBITAN OBLIGASI KONVERSI OLEH PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( DALAM KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AUDIT LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC OLEH AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERJANJIAN JUAL BELI SIMULAI DITINJAU DARI PBI NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian baku pada Perum Pegadaian dalam penyaluran kredit ditinjau dari KUH Perdata dan UU no. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KONSUMEN DARI MAKANAN MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG DIJUAL DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN DAN UU NO. 8 TH 1999 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog