Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUKSI MINUMAN YANG TIDAK JUJUR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pelanggan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluruh GSM Telkomsel di tinjau dari kitab UU hukum Perdata UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG ATAS PENIRUAN MEREK DAGANG ANTARA DELWARE CAPITAL FORMATION INC. DENGAN KHE SUSANTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTAN G MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI DALAM GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PENURUNAN NILAI SAHAM AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERSAMA HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUKU YANG DIADAPTASI KE DALAM KARYA SINEMATOGRAFI DIKAITKAN DENGAN KONVENSI BERM DAN WIPO COPYRIGHT TREATY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HYPERMARKET GIANT ATAS PENYALAHGUNAAN PEMASARAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI OLEH PIHAK SUPLIER DIHUBUNGKAN DENGAN KEAGENAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DITINJAU DARI UU NO. 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN PERAN LPS SEBAGAI PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBEKUAN REKENING PERUSAHAAN EFEK OLEH KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DALAM KASUS AGUS BUDIMAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERISTIWA PELEDAKAN WTC DAN PENTAGON MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN 1963 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL FORCE MAJEUR TERKAIT SEMUA KERUGIAN (ALL RISK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah milik adat yang disertipikatkan oleh pihak lain dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah di wilayah Jakarta Timur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET-BACKED SECURITIES) DALAM KEPAILITAN ORIGINATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengguna air minum isi ulang dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MUSISI INDEPENDEN TERHADAP UPLOADING DAN DOWNLOADING KARYANYA MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kedaulatan Negara Di Bidang Informasi Dalam aktivitas Penyadapan Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA DALAM PERKARA GUGATAN HEINRICH STOLZ GMBH & CO. KG. TERHADAP SUBAGIO BUDIJONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI BIDANG INDUSTRI FARMASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DI MALAYSIA SEHUBUNGAN DENGAN PERBEDAAN ISI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) DENGAN KENYATAAN DI LAPANGAN ANTARA PT. SUMBER DARMA BAKTI DAN PIHAK MUSYATI SDN BHD MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR OLEH KREDITOR PESERTA SINDIKASI KREDIT DLM KAJIAN HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI KETERLIBATAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SECURITY SERVICE DI PT. THAMES PAM JAYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Ciptaan Multimedia Dengan SaranaTeknologi Digital.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS DALAM PENYALAHGUNAAN DANA INVESTOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENERBITAN REKSA DANA FIKTIF DI BANK GLOBAL INTERNASIONAL (tBK) MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III JAWA BARAT DAN BANTEN TERHADAP PELANGGAN ATAS KETERLAMBATAN PENYELESEIAN GANGGUAN TELEPON BERDASARKAN KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAKUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KLAUSULA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DALAM PELAYANAN JASA DAN PAKET PROMO TELKOM INDHOME DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.2757 K/Pdt/1985 TENTANG GUGATAN YANG DINYATAKAN GUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog