Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PENJAMIN (GUARANTOR) BERKAITAN DENGAN PERSONAL GUARANTIEE ATAU CORPORATE GUARANTEE DALAM PERKARA KEPAILITAN DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN PERANG NO. 013/P/KSA/50 TAHUN 1950 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP TRANSAKSI SHORT SELLING MENURUT PERATURAN BURSA EFEK NO II-H DAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO V.D.6 DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENYERAHAN PIUTANG DARI KREDITOR AWAL )PT BANK TABUNGAN NEGARA) KEPADA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAN) DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DAMPAKNYA BAGI PARA INVESTOR PEMEGANG EFEK BERAGUN ASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUALITAS PRODUK PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DASAR TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN KEABSAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA TBK DAN IMPLEMENTASINYA DI MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UBER DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PIALANG BERJANGKA PADA TRANSAKSI INDEKS MARGIN DALAM KONTRAK BERJANGKA BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK OLEH PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DAN INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAI KREDITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI FUNGSI PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME RESTRUKTURISASI BENTUK HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG PERKEBUNAN DALAM KERANGKA HUKUM PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Sekuritisasi Aset Sebagai Sarana Pembiayaan Perusahaan Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PRIVATE SERVER DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN PEMEGANG LISENSI RESMI GAME ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN SURVEI MILITER DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kegiatan usaha PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk)sebagai holding companyperusahaan telekomunikasi berdasarkan UU no. 5 thn 1999 ttg Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta UU no. 36 thn 1999 ttg Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dihubungkan dengan peranan pengadilan Negeri selaju Eksekutor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan indukperusahaan dan akibatnya bagi kemandirian anak perusahaan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERLIBATAN IRAN DALAM GERAKAN KELOMPOK PEMBERONTAK HOUTHI DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Kepada Perum Penggadaian Bandung Dihubungkan Dengan Kitab Undng - Undang Hukum Perdata Dan Keputusan Kepala Perjan Penggadaian Nomor : PR.2/4/45/1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUKSI MINUMAN YANG TIDAK JUJUR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog