Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API BAGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. ASABRI TERHADAP MANTAN DIREKSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA HENRY LEO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BANK PERMATA DAN KEPOLISIAN TERHADAP U.S. DAN R. YANG TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI FIKTIF DENGAN MENGGUNAKAN MESIN EDC TIDAK RESMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kejaksaan agung Dalam Membuktikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Presiden RI Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEO JUNATAN ATAS KASUS KECELAKAAN TERKURUNGNYA ISTRI LEO JUNATAN DI MOBIL BMW SERI 3181A/E46 TAHUN 2000 TERHADAP PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DAN PT BMW INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENGHAMBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG PD PASAR TOHAGA TERHADAP TOKO ANANDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK BAGI ANGGOTA TNI-AD YANG MENIKAH TANPA IJIN ATASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN KASAD NOMOR SKEP/491/XII/2006 TENTANG NIKAH TALAK CERAI RUJUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN (SURETY BOND) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBUKAAN STANDBY L/ DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDER (PERUSAHAAN PENGURUSA JASA MUATAN) DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN INTERMODAL MELALUI LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL NASABAH DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK PENCUSIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PROSTITUSI DI BEBERAPA WILAYAH DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN ASURANSI HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN HAJI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP BAB XI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI 1994 TENTANG PENAMBANGAN DASAR LAUT SAMUDRA DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN TERHADAP MUSISI PENCIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH DISC JOCKEY DIHUBUNGKAN DENGAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANGKET SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI BIDANG PENGAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GERAKA-GERAKAN PEMBEBASAN DI DUNIA (Studi Kasus Gerakan Pembebasan di Kosovo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CONVENTATION ON THE INTERNASIONAL TRADE LAW ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DLM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN IKLAN NAPOLEON WRASSE SEBAGAI SPECIES YG TERNCAM PUNAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penggunaan Hak Politik Perempuan Melalui Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PSL 251 KUHD DLM PRAKTIK PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DGN PERLINDUNGAN TERHADAP TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi perubahan anggaran dasar Yayasan berdasarkan UU no. 28 tahun 2004 ttg perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 ttg yayasan terhadap harta kekayaan yayasan berupa tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TERHADAP KLAIM HISTORIS REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Pekerja SPBU di Kab. DT. II Sumedang Dihubungkan Dengan UU No. 3 Tahun 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS DUPLIKASI AKTA PENDIRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENANAMAN MODAL ASING DI OTORITA PULAU BATAM DI HUBUNGKAN DENGAN FTZ (FREE TRADE ZONE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog