Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMUTARAN LAGU YANG DISIARKAN MELALUI RADIO INTERNET OLEH SITUS YANG TIDAK RESMI DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PETERNAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEMPATAN REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OLEH DIREKSI PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (MNA) DALAM PROSES PENYEWAAN PESAWAT DENGAN THIRSTONE AIRCRAFT LEADING GROUP INC (TALG) YANG DIDUGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PASCA BERAKHIRNYA PKPU DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENGURUS YANG LALAI DALAM HAL MEMBERIKAN PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PENGGABUNGAN PERSEROAN OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP STATUS HUKUM PERSEROAN YANG TELAH MELAKUKAN PENGGABUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK OLEH PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DAN INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAI KREDITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN BIAYA PENGEMBALIAN (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 THN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO. 25 THN 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN BANK YANG IZIN USAHANYA DICABUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT EMITEN YANG MENGALAMI FORCED DELISTING DARI DAFTAR BURSA DI KEGIATAN PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMEGANG AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (PPJB) DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM HAL KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN SISTEM RESI GUDANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DU BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM HAL KEWAJIBANDIVESTASI SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU PRA-BAYAR PT. INDOSAT, TBK ATAS HILANGNYA PULSA REGULER UNTUK LAYANAN PAKET INTERNET UNLIMITED INDOSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS ATAS PERNUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DALAM PENGELOLAAN APARTEMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PEKERJA/BURUH YANG UPAHNYA BELUM DIBAYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM BILYET GIRO KOSONG YANG DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN JUAL û BELI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA OLEH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) DAN KETENTUAN GATT/WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN CPO INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 07/KPPUM/2014 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBERITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 40/KPPU-L/2010 MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN ATAS KECELAKAAN TUNGGAL AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGENDALIAN PERUSAHAAN TIDAK LANGSUNG OLEH PIHAK ASING AKIBAT NOMINEE ARRANGEMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP STATUS SPEKTRUM FREKUENSI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DALAM AKSI KORPORASI MERGER DAN AKUISISI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) OLEH HAKIM DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PASAL 180 AYAT (1) HIR DAN SEMA RI NO. 4 TAHUN 2001 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PUTUSAN PROVISIONIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DANA INITIAL PUBLIC OFFERING PT. KATARINA UTAMA TBK BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog