Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Badan Usaha Milik Desa : Pelaku Usaha Dalam Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK (E-CONTRACT) ANTARA AMAZON SELLER DAN AMAZON.COM DILIHAT DARI PRINSIP-PRINSIP KONTRAK INTERNASIONAL UNIDROIT 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Perselisihan Dan Persoalan Hukum

Hukum Perselisihan Dan Persoalan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM PERKUMPULAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESASEBAGAI BADAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KETIDAKABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK BENDA BERGERAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108/K/PDT/2018)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KEPADA PIHAK KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kualifikasi Perusahaan Terafiliasi dalam Hal Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN CESSIE SEBAGIAN PIUTANG OLEH KREDITOR KEPADA PIHAK KETIGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN E-MONEY OVO BERBASIS APLIKASI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL DI PARKIS MALL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausul Larangan Kompetisi Dalam Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG MASIH BERSTATUS BADAN HUKUM NAMUN TELAH DIBUBARKAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PROMOSI FLASH SALE PELAKU USAHA E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 19999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bidang Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Mengenai

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN BERAS KEMASAN DENGAN PENCANTUMAN LABEL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA YANG MELANGGAR KEWAJIBANNYA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG (LOAN CESSIE)TERHADAP TINDAKAN PERALIHAN PIUTANG YANG TERJADI BERULANG KALI TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DITINDAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERTUTUP OLEH PT RITEL MODERN MINANG DENGAN MITRANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNG UNTUK MENGAMBIL-ALIH KEMBALI ASET YANG DIJAMINKAN KEPADA KREDITOR DALAM RANGKA PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PROSES AMANDEMEN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (SECURITIES INVESTORS PROTECTION FUND)DALAM MENYELESAIKAN KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI PRE CLOSING MARKETSEBAGAI BENTUK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MEMUAT KONTEN BERMUATAN NEGATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar : Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN YANG DIALAMI ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK AQUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIRTA INVESTAMA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERDAGANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PIRAMIDA DALAM BISNIS PARIWISATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA DI BAWAH BATAS MINIMAL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DA LAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158 K/PID/2015 TENTANG ASPEK PERDATA YANG DI PIDANAKAN JO. PASAL 372 KUHP DAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI DESA CISURAT DAN SUKAPURA KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI GADAI SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MEMBELI SAHAM TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGALIHAN ASET BUMN (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI PEMUTAR MUSIK DENGAN FITUR MENGUBAH DAN MENGOPI KONTEN MUSIK DALAM CAKRAM OPTIK MENJADI FORMAT DIGITAL (RIPPING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN DIREKSI SELAKU PERWAKILAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIKUALIFIKASI SEBAGAI TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA PERSERO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK DALAM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PETRAL (HONG KONG LTD.) SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK JUAL BELI TANAH SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUDI KASUS SENGKETA MERK HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) NO.7HKI/MEREK/2015/PN.JKT PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKKAN PT LENTERA INTI SEJAHTERA SEBAGAI PT POOLING ASSET BERDASARKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PKPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Jalan Cagak dan Bunihayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendampingan Hukum untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat dalam Pembuatan Perjanjian untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Desa Gempol dan Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog