Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 PK/PID/2003 TENTANG PENINJAUN KEMBALI PERKARA TOMMY SOEHARTO DIKAITKAN DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PENIADAAN PIDANA

Imam Hadi Wibowo - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Somawidjaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 986/Pid.B/2007/PN.BB TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Yudi Prasetiyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Fajar Nur Firdaus - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Tubagus Abhibhawa Anagataprabhu Antawidjaja

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUSTENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2/K/Pid/SUS/2008 MENGENAI UNSUR KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 360 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Hendra Arihta - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG TERKAIT PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN OLEH TERSANGKA MUHTADI ASNUN

I. Tajudin, S.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Zeri Teguh S

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Joshi Mayer - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Sandha Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Agung Darmawan - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Hendra Agung Permana - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - FRANS LUKAS - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Rangga Lukita Desnata - Rudy M. Rizky, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

ASEP SAFRUDIN - Dr. Poentang Moerad, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

ALDHI PRAKASA - Prof.Dr. H. Pontang Moerad, S.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PID

Etika - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Tjahyo Niko Indrawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 PK/PID/2003 TENTANG PENINJAUN KEMBALI PERKARA TOMMY SOEHARTO DIKAITKAN DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PENIADAAN PIDANA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 986/Pid.B/2007/PN.BB TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

STUDI KASUSTENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2/K/Pid/SUS/2008 MENGENAI UNSUR KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 360 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG TERKAIT PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN OLEH TERSANGKA MUHTADI ASNUN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PID

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi