Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PROVOKASI INTELIJEN DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjadja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - RUSTAM EFFENDI

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

MULYADI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja,S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - SISTOYO

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

HERMON DEKRISTO - Prof.Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

ASEP SUDRAJAT - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Asep M. Hamim - ASEP M.HAMIM - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

ASEP JENAL AHMADI - Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

ANDRY SIMBOLON - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

FAMAHEDESI DACHI - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr.H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004""PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

AKHMAD ERDIANSYAH PUTRA HSB - Dr. Pontang Moerad B.M, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

AGUS SUMARTONO - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PROVOKASI INTELIJEN DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004""PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi