Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

MOHAMMAD AMARI - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - ROY ROVALINA HERUDIANSYAH - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Irawati Handayani, SH., LL.M. - MULIADI - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DENY AGUNG ANDRIANA - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

MOKHAMAD NGAJIB - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., - Richat Herianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

ARYA WICAKSANA - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

EMA SITI HUZAEMAH AHMAD - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Somawidjaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LL.M. - Nurhajizah - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Perlakuan Diskriminasi Kebebasan Beragam Yang Berakibat Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 175 Jo 176 KUHP

IMAN IMANUDDIN - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., FCB.Arb. - Somawidjaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Ali Abdurahman, SH., M.Hum. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - WAWAN SUMANTRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - Widhi Ratu Inzany

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

MERY ANNI CHRISTINA MANURUNG - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

ADITIYA PERMATA PUTRA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

JONNI PANGGABEAN - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Tinjauan Yuridis Perlakuan Diskriminasi Kebebasan Beragam Yang Berakibat Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 175 Jo 176 KUHP

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi