Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

H. Resmil Anwar, SH., M.Si. - IVAN LAZUARDY - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Budi Santoso - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

DONNY SETIAWAN - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

DEWI ANNA HURIATMA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

AZMANELI - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., - Richat Herianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

LENI WIDI MULYANI - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. - Muhammad Yusuf - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hendra Yudhautama - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Hendra Yudhautama - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Korban dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

FREDERICK CRISTIAN SIMAMORA - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Somawidjaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dr. Mudzakkir, SH., MH. - Hilarius Duha - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH,. MS. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - YULIA EMRI TAMBUSAI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - YULIA EMRI TAMBUSAI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

EIGEN JUSTISI - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pembuktian pada Sidang Praperadilan dengan Objek Penerapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - R. BIMO MOERNANDA - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LLM. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - RAHMAN AMIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

H. Agus Takariawan, SH., MH. - M. LUKMAN SYARIF - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Masyhudi - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Korban dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Penerapan Pembuktian pada Sidang Praperadilan dengan Objek Penerapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi