Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS MA RI NOMOR 1349 K/PID/2008 TENTANG PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN OLEH MAHKAMAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 AYAT (1) KUHP

Mekar Sinurat - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 38/PID/B/2004.PN JAKARTA TIMUR TENTANG TINDAK PIDANA PATEN DENGAN TERDAKWA DRS. ERMAN HAFNI

I. Tajudin, S.H. - Misbah Hilmy - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

DEWI ANNA HURIATMA - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

AULIANSYAH LUBIS - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Prof>Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - THEO MANGARAJA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Risnawati Dana Pribadi - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Sihol Pujiastuti Magdalena Panjaitan

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Prof.Dr. Pontang Moerad, BM., S.H. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. Supraba Sekarwati Widjajani, S.H.,CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS MA RI NOMOR 1349 K/PID/2008 TENTANG PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN OLEH MAHKAMAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 AYAT (1) KUHP

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 38/PID/B/2004.PN JAKARTA TIMUR TENTANG TINDAK PIDANA PATEN DENGAN TERDAKWA DRS. ERMAN HAFNI

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi