Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Adnan Hamid - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Leli Tibaka - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

DEDEN SURYO RAHARDJO - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Terhadap Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Th. 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Pri Pambudi Teguh - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. - Prof.Dr. Indrivanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Darma Widjaja Dalel - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

D. Andhi Nirwanto - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. - Prof.Dr. Muladi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau dari Independensi Kekuasaan Kehakiman

H. MARBAWI H. SYAKBAN - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - H. WIRA FRANCISKA - Prof.Dr. H. Rukmana amanwinata, SH., MH.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Affila - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Muhammad Ali - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

Penegakan Hukum Terhadap Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Th. 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau dari Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi