Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., M.S. - Widi Yudha Santika Widyaksana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Praktek Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Unda-Undang No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., M.S. - RIHAT HUTABARAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Dr. Mudzakkir, SH., M.H. - Novita Rahim - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

DONNY SETIAWAN - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Dr. Elisatris Gultom, SH., M.Hum. - MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dr. H. Chaerul Huda, SH., MH. - FIVIT NINDYA ANDRAWINA - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not. - SERIRAMA BUTARBUTAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

IMMANUEL MARGANDA SIRAIT - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

DAVE ADVITAMA - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Iwan Kurniawan - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hendra Yudhautama - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Hendra Yudhautama - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dr. Chaerul Huda, SH., M.H. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - RICKY NURHOLISH YUSUF

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

MERY ANNI CHRISTINA MANURUNG - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan Praktek Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Unda-Undang No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi