Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas surety bond sebagai suatu bentuk khusus jaminan perorangan dalam perjanjian pemborongan dihubungkan dengan keputusan Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai penyelesaian masalah kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan dalam penjaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai perjanjian baku dalam pemasangan listrik PLN dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang transaksi derifatif dengan prisip kehati hatian bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap perjajian kredit tanpa anggunan pada kredit peduli Jabar dan peduli Banten dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Th 1998 tentang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan dihubungkan dengan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas likuidasi perbankan dan akibatnya terhadap nasabah deposan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Persaingan Usaha Industri Media Massa Nasional Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik dikaitkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kepmenperindag no. 350/MPP/Kep/12/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli otomotif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Industri Garmen Indonesia Dalam Perdagangan Garmen Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi investor dalam transakasi Reksa Dana dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi konsumen obat akibat iklan yang menyesatkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi Bank Perkreditan Kreditan Rakyat dihubungkan dengan UU no. 24 thn 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Dihuhubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi penerima waralaba pada perjanjian waralaba di bidang money changer dalam terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungan dengan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli komputer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba dengan pihak asing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan nasabah bank dalam transaksi perbankan melalui internet banking

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarap Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis atas klaim pembuatan generator dalam perjanjian pembelian generator ditinjau dari hukum perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap konsolidasi Bank Badan Usaha Milik Negara dalam upaya penyehatan perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum kedudukan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dalam keadaan debitur pailit.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit kepada pensiunan pegawai Negri dengan jaminan SK pensiun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit tanpa anggunan yang dananya berasal dari surat utang negara dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penggabungan (merger) bank sebagai upaya penyehatan dan penggembangan usaha perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum rekapitulasi perbankan dalam upaya penyehatan bank bermasalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum tentang tanggungjawab manager investasi terhadap investor pada reksa dana kontrak investasi kolektif (KIK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Rangka Pengambangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas maksimun pemberian kredit pada holding company dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No.2/16/PBI /2000

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog