Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Dr. Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Raffles Daniel

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Etty Mulyati, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Santia Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kredit sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan Lembaga Penjamin Kredit Perum Sarana pengembangan usaha dihubungankan dengan UU Perbankan

Hj. Etty H. Djukardi, SH.,MH.,CN - Pati Artha Raditya - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pengalihan kepemilikan rumah obyek KPR secara di bawah tangan dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman

Astrid Nur Mariska - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Pengangkutan Kargo Melalui Udara Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penangkut terhadap Kerugian Konsumen Pengirim Barang akibat Kehilangan atau Kerusakan Barang

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Novi Sandra Mayangsari - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Sri Hendarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Ratu Susi Nurtjahjati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlawanan Melalui Penangguhan eksekusi Objek Jaminan dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Thelly Rope

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Dirk Jamaludin Niode - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. Huala Adolf, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH - Satria A. Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

H. MU'ADZ CHALIK - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M. Ph.D.,FCBArb. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Tarsisius Murwadji, SH.,MH - Zur Nur A. Fauzia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Perjanjian kredit sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan Lembaga Penjamin Kredit Perum Sarana pengembangan usaha dihubungankan dengan UU Perbankan

Perjanjian pengalihan kepemilikan rumah obyek KPR secara di bawah tangan dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman

Perjanjian Pengangkutan Kargo Melalui Udara Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penangkut terhadap Kerugian Konsumen Pengirim Barang akibat Kehilangan atau Kerusakan Barang

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Perlawanan Melalui Penangguhan eksekusi Objek Jaminan dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi