Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb - SALMA LAITUPA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Prita Amalia, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - SASHIA DIANDRA ANINDITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - Gracia J. D. Hutapea - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Dr. Tarsisius Murwadji. S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rani Sri Agustina

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

HANDAYANI. P. U. PANJAITAN - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rachminawati, S.H. MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb - RIMA ANDRINI H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb. - SINATRYA S PRIMANDHANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M. Ph.D., FCB.Arb. - Zahra Tahira Kusumah Dipura

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN MENURUTHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dr. Idris, S.H.,M.H. - Fig Brilian Al Birruni - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Edwin Rosadi - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Laina Rafianti S.H., M.H. - Parindrati Ayu Larasati - Prof. Huala Adolf S.H., LL.M., Ph.D. FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - FATWA ISKANDAR POLEM - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - EVA JOHAN - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - FAWZAN IRCHAMSYAH - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Ika Novita Ompusunggu - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rachminawati, SH., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Andi Julia Cakrawala - Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., C.N. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Sarehwijono Mertodihardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN MENURUTHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi