Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI PERADILAN ARBITRASE DALAM PENGABULAN PERMINTAAN JAMINAN ATAS BIAYA-BIAYA (SECURITY FOR COSTS) SEBAGAI BENTUK PUTUSAN SELA BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI BREXIT TERHADAP EUROPEAN UNION – REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Keadilan Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Kelautan-Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BENEFIT SHARING) DALAM PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN AKSES DDAN TRANSFER MIKROBA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS : FLU BURUNG DAN VAKSIN H5N1)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengaturan Perdagangan Internasional Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MODE PELAYANAN JASA COMMERCIAL PRESENCE DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT DALAM KERANGKA GATS-WTO DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENENTUAN LEGALITAS SANKSI EKONOMI UNILATERAL BERDASARKAN HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN SANKSI EKONOMI UNILATERAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP REPUBLIK IRAN PERIODE 2006- 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN MENURUTHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Asas Misrepresentasi Terhadap Pembatalan Perjanjian Carter Atas Waktu Dikaitkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Maritim Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-TAIWAN 1995 DIHUBUNGKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sertifikasi Keandalan (TRUSTMARK) Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dibandingkan Dengan Peraturan Trustmasrk Dibeberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog