Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Bernard Nainggolan - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - William Hendrik Reba

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Maharsuri Zain - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Rr. Eva Damayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - EVA JOHAN - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Laina Rafianti, S.H.M.H. - Nurul Qisthi Putri - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - FAWZAN IRCHAMSYAH - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Ika Novita Ompusunggu - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rachminawati, SH., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Ati Latifulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D - Esti Hindrastuti - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Fandi Achmad - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB. Arb. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Astrilla Dwiogisabtiana - Laina Rafianti, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Jefri Purba - Laina Rafianti, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Adrian Pangaribuan - Laina Rafianti, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Arintha Hardiniar Putri - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

Idris, S.H.,M.A. - Ihsan Wicaksono Nugroho - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Harry Merdeka Samik Ibrahim - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M. Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

Paustinus Siburian - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

Amal Ihsan Firdaus - Atip Latifulhayat S.H.,LL.M.,Ph.D. - Prof. Huala Adolf S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB Arb. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Sharani Kemala Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB. Arb. - Sudirman D. Hury

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Fitra Deni - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Sri Walny Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Andi Julia Cakrawala - Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., C.N. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Reny Halida Ilham Malik

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Josia Koni - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Djunyanto Thriyana - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D,

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

Muh. Risnain - Prof. Dr. H. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-TAIWAN 1995 DIHUBUNGKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNAS

Nadzar Furqon - Prita Amali, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Sertifikasi Keandalan (TRUSTMARK) Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dibandingkan Dengan Peraturan Trustmasrk Dibeberapa Negara.

Enni Soerjati Priowirjanto - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Ricardo Simanjuntak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Sarehwijono Mertodihardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-TAIWAN 1995 DIHUBUNGKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNAS

Aspek Hukum Sertifikasi Keandalan (TRUSTMARK) Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dibandingkan Dengan Peraturan Trustmasrk Dibeberapa Negara.

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi