Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENERIMA WARISAN YANG MENOLAK DAN BELUM MEMBAYAR UTANG PEWARIS DIDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PEJALAN KAKI DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK BERKELUARGA DAN MENDAPATKAN KETURUNAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIR DALAM PERKAWINAN YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN AKIBAT PENANGGUHAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lisensi Wajib Dalam Perspektif Hukum Paten dan Hukum Kesehatan Dalam Rangka Menciptakan Kesehatan Masyarakat (Public Health)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAYANANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting Dalam Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan KesehatanDasar Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan, Juncto UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Keselamatan Pasien Dalam Tindakan Bedah Didasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERAMPASAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIRUGIKAN AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERIKUT BENDA-BENDA YANG BUKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objeknya Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DIHUBUNGKAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT AGAMA MASING-MASING DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN FORMALIN PADA PRODUK YANG DIHASILKANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK KANDUNG DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) Dalam Penyelesaian Sengketa E-Banking Melalui Medasi Independen Sebagai Pengembangan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK MILIK ATAS KEKAYAAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN TUKAR GULING (RUISLAG) ANTARA BULOG DAN PT. GORO BATAR SAKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI No. 20 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM PASIEN MARTHA MANULANG YANG TELAH DIRUGIKAN MELALUI TUNTUTAN TERJADINYA KESALAHAN PROFESIONAL MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN INFORMED CONSENT

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog