Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Terhadap Eksepsi Terdakwa Atas Surat Dakwaan Penun tut Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberlakuan Pidana adat Dalam Putusan Pengadilan Pada Wilayah Hukum Propinsi Banten Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Rekaman/Penyadap Dari KPK Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog