Koleksi

No Pict

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

No Pict

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidan Korupsi.

No Pict

Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

No Pict

Asep Kepastian Hukum Dalam Proses Penegakkan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi.


//