Koleksi

No Pict

UNSUR SISTEMATIS DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

No Pict

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

No Pict

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

No Pict

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

No Pict

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Dan Konsekuensinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia


//