Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Diki Zenal Abidin - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Hukum Cyber Notary Dalam Pembaharuan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Daya Dukung Terhadap Aktivitas Bisnis Secara Elektronik.

Christian Rendy Watung - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Tinodungan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Prof. Dr. H. Nen Amran, SE., M.Ec. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Yan Mustafa Amir

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Prof. Dr. Hj. WIratni Ahmadi. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Teuku Abdurahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

F. Heru Suharto - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Iwan Halimy - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

ASEP NURSIAN SETIA MULYANA - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemberian Izin Praktek dan Pembinaan Profesi Akuntan Publik Dalam Hubungannya Dengan Independensi Profesi Akuntan Publik

Dr. H. Memed Sueb, SE.,Msi.,Ak. - Marisi P. Purba - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Tintin Surtini

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Muja'hidah - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Sahat Jansen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Udin Nasrudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Melati Sinaga - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Melati Sinaga - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

INRIADI JAYA SETIADI - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Nandang Najmudin - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - REZA SALEH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Meidward Nainggolan - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Konsep Hukum Cyber Notary Dalam Pembaharuan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Daya Dukung Terhadap Aktivitas Bisnis Secara Elektronik.

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemberian Izin Praktek dan Pembinaan Profesi Akuntan Publik Dalam Hubungannya Dengan Independensi Profesi Akuntan Publik

Tinjauan Hukum Terhadap Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi