Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Noer Indriati - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ida Djamila - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Ridwan Mansyur

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - I Nengah Merta - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syahirul Hatta.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Susilo Yustinus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tomy Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Dadang Herli Saputra - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Stefanus Roy Rening

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Agung Yudha Adhi Nugraha - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Renny Mega Pristyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Jackson Apriyanto Pandiangan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Erick Christian Febrian Siagian - H. Agus takariawan , S.H.,M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - REZA INDRACAHYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi