Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 229/PID.B/2006PN TANGGAL 03 JULI 2006 MENGENAI ADANYA UNSUR PRAE-JUDICIAL GESCHILL DALAM PERKARA PENJUALAN ASET PERUSAHAAN PT. SALAK LEMBAH NUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1739 K/PID/2002 TENTANG PENGERTIAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI EX PASAL 263 KUHP DALAM KASUS JUAL BELI TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UNCAC 2003 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Terpidana Berdasarkan Standart Minimum Rules For The Teatment Of Prisoner Dihubungkan Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Masih Dibawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP DELAPAN DEBITOR BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DENGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PADA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog