Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Elis Rusmiati - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

EDISON SITORUS - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

M. Hatta Ali - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Gunawan Sidauruk - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Arip Budiman - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tri Suhartanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

M. Zen - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

ASEP SAFRUDIN - Dr. Poentang Moerad, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Aldhie Prakasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Sjaiful Nursaid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pariyo - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Unsur Perencanaan Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Dengan Pemberian Sanksi Pidana

MOHAMMAD HIDAYAT B - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Masyhudi - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Mangapul Manalu - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

H. DADAY HUDAYA - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Daday Hudaya - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Noer Indriati - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ida Djamila - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Ridwan Mansyur

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tomy Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan Unsur Perencanaan Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Dengan Pemberian Sanksi Pidana

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi