Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ida Djamila - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Ridwan Mansyur

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - I Nengah Merta - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syahirul Hatta.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Susilo Yustinus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tomy Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Muhammad Yusuf - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Zainuddin Fajari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Imron Anwari - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Semoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Ely Alawiyah Jufri - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Rena Yulia Nuryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Kamarusdiana - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Dikdik M. Arief Mansur - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Deni Yus Danial - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Dadang Herli Saputra - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi