Koleksi

No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

No Pict

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No Pict

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA

No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

No Pict

KEDUDUKAN, TUGS, DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEOTENTIKAN NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA

No Pict

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)


//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog